Fenomena Pink Tide di Amerika Latin semakin menguat dengan kalahnya kandidat presiden Blanca Ovelar—kandidat dari Colorado Party yang telah berkuasa selama 61 tahun di Paraguay—dalam pemilihan presiden 20 April 2008. Pemilihan presiden tersebut mengantarkan Fernando Lugo sebagai pemenang dengan perolehan 41% suara, 10% suara lebih besar dari Ovelar. Pink Tide merupakan istilah yang digunakan para analis untuk menggambarkan fenomena kecenderungan perubahan arah ekonomi-politik Amerika Latin yang semakin ‘memerah’. Di kawasan ini terjadi pertarungan gagasan yang masif antara penganut ekonomi-politik neo-liberal melawan ide-ide kiri dimana kecenderungan yang terjadi adalah menangnya kubu-kubu kiri yang ditunjukkan dalam kontestasi pemilu seperti di Meksiko, Ekuador, Nikaragua, Brasil, Argentina, Venezuela, dan Paraguay.1
Fernando Lugo adalah tokoh Christian Democratic Party of Paraguay, sebuah partai oposisi yang bersama lebih dari dua belas partai oposisi lainnya membentuk sebuah aliansi bernama Patriotic Alliance for Change dan mengusung Lugo sebagai kandidat presiden dalam pemilihan tersebut. Rezim quasi-liberal yang telah berkuasa di Paraguay selama enam dekade tersebut berakhir sudah dan dimulailah babak baru pemerintahan neo-sosialis bernuansa Teologi Pembebasan yang dimotori oleh Lugo.
Fernando Lugo adalah seorang mantan uskup Gereja Katholik Roma yang pernah memimpin wilayah dioses2 San Pedro, sebuah wilayah yang terkenal paling miskin di Paraguay. Pada tahun 1977, setelah menempuh pendidikan selama kurang lebih tujuh tahun di Seminari (sekolah calon pastor) Sociedad del Verbo Divino, Lugo ditahbiskan menjadi pastor dari kongregasi SVD tersebut. Karya pastoral pertamanya sebagai imam berlangsung di Ekuador. Pemerintah Paraguay di bawah Jenderal Stroessner yang gerah melihat aktivitas politik kemanusiaan Lugo sekembalinya ke Paraguay pada 1982, memaksa Lugo untuk pergi dari Paraguay. Gereja setempat menanggapinya dengan menugaskan Lugo ke Roma untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Tahun 1987, Lugo kembali ke tanah air dan tujuh tahun kemudian pada tahun 1994, dia diangkat sebagai uskup untuk dioses San Pedro hingga masa jabatannya berakhir setelah permintaan laikalisasi (pemecatan seorang pastor atau imam Katholik dari jabatan kepastoran sebagai hukuman atas tindakan-tindakannya yang melanggar Kitab Hukum Kanonik) terhadap dirinya dipenuhi Vatikan pada Juli 2008.
Pada waktu bertugas di Ekuador, Lugo berkenalan dengan Teologi Pembebasan, suatu paham yang yang meyakini bahwa kemiskinan dan penindasan harus diatasi melalui jalan Tuhan. Masifnya teologi ini dalam dirinya serta pergumulannya setiap hari dengan kaum miskin di Ekuador dan Paraguay membuat uskup yang terkenal dengan sebutan Uskup Kaum Miskin ini terpanggil untuk berpolitik praktis dan berjuang menjadi presiden. Namun, bukan tanpa hambatan, Lugo mendapat perlawanan baik dari pemerintah Paraguay maupun dari Vatikan. Tidak hanya karena teologi yang dianutnya, Vatikan juga mengecam karena keinginan Lugo untuk mendapatkan jabatan publik sebagai presiden.3
Istilah Teologi Pembebasan merujuk pada kata teologi dan pembebasan. Istilah teologi berasal dari kata Yunani theologia yang berarti pembicaraan tentang tuhan-tuhan atau Tuhan, khususnya secara legendaris dan filosofis. Pada dasarnya teologi adalah usaha sadar dari orang Kristen untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam sejarah, menyerap pengetahuan tentangnya dengan menggunakan metode keilmuan dan untuk merefleksi tuntutan dalam tindakan.
Istilah pembebasan, muncul sebagai istilah khas Amerika Latin pada Dokumen Medellin (hasil dari Consejo Episcopal Latinoamericano/CELAM atau Konferensi Uskup Amerika Latin di Medellin, Kolombia tahun 1968). Istilah tersebut merupakan istilah yang dibakukan sebagai reaksi terhadap istilah pembangunan di Amerika Latin dan negara lainnya.
Pembangunan telah membawa misi sistem ekonomi politik liberal kapitalis. Sistem tersebut mengetengahkan dalil bahwa ekonomi politik akan memeratakan hasilnya kepada semua pihak yang berperan di dalamnya apabila mekanisme pasar dibiarkan berjalan alami. Sistem liberal kapitalis justru menimbulkan jurang yang semakin dalam antara yang miskin dan yang kaya. Negara miskin semakin tergantung pada negara kaya, dalam hal utang dan hubungan dagang internasional. Desa semakin menjadi pinggiran dan tergantung pada kota. Buruh semakin menggantungkan nasibnya pada majikan yang memerasnya.4
Situasi tersebut disadari oleh CELAM sebagai kekerasan yang melembaga sekaligus yang menginjak kaum miskin. Pembangunan bukan hal yang dirindukan rakyat tetapi merupakan istilah kaum penindas dan penguasa untuk membenarkan tindakannya. Rakyat sebenarnya lebih membutuhkan pembebasan daripada pembangunan.
Ide tersebut memicu para teolog Amerika Latin menggali lebih mendalam arti pembebasan. Para teolog yang berusaha memberikan arti secara utuh dan integral terhadap istilah pembebasan antara lain adalah: Gustavo Gutierrez dan Leonardo Boff. Gutierrez dalam bukunya mengartikan pembebasan sebagai pembebasan dari belenggu penindasan ekonomi, sosial, dan politik; pembebasan dari kekerasan yang melembaga yang menghalangi terciptanya manusia baru dan digairahkannya solidaritas antar manusia; pembebasan dari dosa yang memungkinkan manusia masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dan semua manusia. Sedangkan Boff menggagas pembebasan sebagai proses menuju kemerdekaan.
Wujudnya berupa pembebasan dari segala sistem yang menindas ke dalam bentuk pembebasan untuk realisasi pribadi manusia yang memungkinkan manusia untuk menentukan tujuan-tujuan hidup politik, ekonomi dan kulturalnya.5
Namun, teologi ini ditolak oleh para teolog Katholik konservatif. Paus Paul VI menunjuk Kardinal Samore yang menjabat sebagai ketua Pontifical Commission for Latin America dan bertanggung jawab dalam hubungan antara Roman Curia (atau biasa disebut Vatikan adalah organisasi administratif Negara Kepausan yang bertugas menjalankan fungsifungsi Gereja Katholik dan secara umum diasosiasikan dengan pemerintahan internasional dari Gereja Katholik6) dan CELAM untuk menghentikan orientasi teologi ini karena dianggap sebagai antitesis dari ajaran Gereja Katholik yang resmi. Pada tahun 1972, Kardinal Alfonso López Trujillo dipilih menjadi ketua CELAM dan menandai berkuasanya golongan konservatif di organisasi ini. Meskipun demikian, dalam konferensi CELAM tahun 1979 di Puebla, golongan konservatif mendapatkan perlawanan yang kuat dari golongan klerus progresif yang melahirkan konsep baru dalam berpastoral; "preferiential option for the poor".
Tetapi, dengan terpilihnya John Paul II sebagai paus yang menggantikan Paul VI, golongan konservatif sepenuhnya berkuasa atas Roman Curia dan CELAM. Kardinal Joseph Ratzinger—kini Paus Benedictus XVI—kemudian ditunjuk untuk mengembalikan otoritas Vatikan di negara-negara dunia ke tiga. Melalui Congregation for the Doctrine of the Faith yang dipimpin oleh Ratzinger, Vatikan menyalahkan para pengikut Teologi Pembebasan karena mengadopsi Marxisme and kekerasan (pertama pada tahun 1984 dan ke dua tahun 1986).7
Munculnya Fernando Lugo dalam politik Paraguay telah memukul kedaulatan Vatikan sebagai organisasi tertinggi dalam Gereja Katholik. Sebagai seorang uskup yang bertanggung jawab secara langsung terhadap paus, Fernando Lugo telah melakukan pembangkangan dengan mengadopsi Teologi Pembebasan sebagai spirit pastoralnya, berlawanan dengan teologi yang dianut Vatikan. Selain itu, keinginannya untuk mendapatkan jabatan publik sebagai presiden telah melanggar Hukum Kanonik tentang larangan seorang klerus untuk memiliki jabatan publik.
Lugo telah lama menampakkan perbedaannya dengan Vatikan—setidaknya ketika ia menjabat sebagai uskup San Pedro—dan sekarang hal ini dapat memunculkan friksi antara Paraguay dan Vatikan. Ketika Lugo ingin meninggalkan jabatan pastoralnya untuk mendapatkan jabatan publik, Paus Benedict XVI menolak pengundurandirinya dengan berargumen bahwa dengan menjadi Uskup, orang telah membuat “komitmen seumur hidup”.
Menanggapi hal ini, Lugo kemudian membentuk aliansi politik kaum tengah-kiri—Patriotic Alliance for Change—yang terdiri dari serikat-serikat kiri, orang-orang pribumi, dan para petani miskin.
Ketika Lugo menampakkan antusiasmenya yang luar biasa dalam hal ini, Vatikan mengirim surat kepadanya yang menyatakan bahwa Vatikan terkejut ketika banyak partai politik mendukung Lugo dalam pemilihan presiden Paraguay mendatang. Ditambahkan pula bahwa, penerimaann terhadap tawaran pencalonan presiden itu dengan jelas melanggar tanggung jawabnya sebagai seorang uskup. Hukum Kanon melarang seorang imam Katholik berpartisipasi dalam dalam partai politik ataupun serikat pekerja dan di dalam nama Yesus Kristus, Lugo diminta untuk merefleksikan sikapnya secara serius.
Lugo kemudian menyatakan bahwa Paus dapat menerima keputusannya atau menghukumnya. Dia menyatakan bahwa sepenuhnya telah berada dalam dunia politik. Menanggapi sikap Lugo ini, Vatikan kemudian menghukum Lugo dengan mencabut hak-hak ‘keilahian’nya sehingga dia tidak dapat lagi menyelenggarakan Ekaristi atau fungsi-fungsi kepastoran lain seperti menerimakan sakramen suci. Hal ini masih dapat membuat Lugo tetap berada dalam proses pemilihan presiden, tetapi kemenangannya sekarang menghadirkan dilema dalam diri Vatikan apakah akan tetap mempertahankan status Lugo sebagai seorang pastor atau mengubahnya menjadi orang awam. Hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Paus.8
Berbagai tindakan ini merupakan sekuritisasi9 politik Vatikan terhadap Fernando Lugo. Vatikan memandang Lugo sebagai sebuah ancaman eksistensial bagi kehidupan beriman umat Katholik di dunia dan juga bagi kedaulatan Vatikan terhadap Gereja Katholik Paraguay. Membiarkan Lugo bersikukuh dalam politik praktisnya, berarti akan menggoyahkan teologi yang selama ini dianut oleh seluruh umat Katholik di dunia dan tentu saja, Vatikan sebagai satu-satunya organisasi yang berdaulat atas seluruh umat Katholik di dunia ini dipertanyakan legitimasinya. Selain itu, dengan membiarkan seorang pastor memegang jabatan publik, Vatikan dengan sendirinya akan mencederai Kitab Hukum Kanonik yang menjadi hukum resmi Gereja.
Fernando Lugo adalah tokoh Christian Democratic Party of Paraguay, sebuah partai oposisi yang bersama lebih dari dua belas partai oposisi lainnya membentuk sebuah aliansi bernama Patriotic Alliance for Change dan mengusung Lugo sebagai kandidat presiden dalam pemilihan tersebut. Rezim quasi-liberal yang telah berkuasa di Paraguay selama enam dekade tersebut berakhir sudah dan dimulailah babak baru pemerintahan neo-sosialis bernuansa Teologi Pembebasan yang dimotori oleh Lugo.
Fernando Lugo adalah seorang mantan uskup Gereja Katholik Roma yang pernah memimpin wilayah dioses2 San Pedro, sebuah wilayah yang terkenal paling miskin di Paraguay. Pada tahun 1977, setelah menempuh pendidikan selama kurang lebih tujuh tahun di Seminari (sekolah calon pastor) Sociedad del Verbo Divino, Lugo ditahbiskan menjadi pastor dari kongregasi SVD tersebut. Karya pastoral pertamanya sebagai imam berlangsung di Ekuador. Pemerintah Paraguay di bawah Jenderal Stroessner yang gerah melihat aktivitas politik kemanusiaan Lugo sekembalinya ke Paraguay pada 1982, memaksa Lugo untuk pergi dari Paraguay. Gereja setempat menanggapinya dengan menugaskan Lugo ke Roma untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Tahun 1987, Lugo kembali ke tanah air dan tujuh tahun kemudian pada tahun 1994, dia diangkat sebagai uskup untuk dioses San Pedro hingga masa jabatannya berakhir setelah permintaan laikalisasi (pemecatan seorang pastor atau imam Katholik dari jabatan kepastoran sebagai hukuman atas tindakan-tindakannya yang melanggar Kitab Hukum Kanonik) terhadap dirinya dipenuhi Vatikan pada Juli 2008.
Pada waktu bertugas di Ekuador, Lugo berkenalan dengan Teologi Pembebasan, suatu paham yang yang meyakini bahwa kemiskinan dan penindasan harus diatasi melalui jalan Tuhan. Masifnya teologi ini dalam dirinya serta pergumulannya setiap hari dengan kaum miskin di Ekuador dan Paraguay membuat uskup yang terkenal dengan sebutan Uskup Kaum Miskin ini terpanggil untuk berpolitik praktis dan berjuang menjadi presiden. Namun, bukan tanpa hambatan, Lugo mendapat perlawanan baik dari pemerintah Paraguay maupun dari Vatikan. Tidak hanya karena teologi yang dianutnya, Vatikan juga mengecam karena keinginan Lugo untuk mendapatkan jabatan publik sebagai presiden.3
Istilah Teologi Pembebasan merujuk pada kata teologi dan pembebasan. Istilah teologi berasal dari kata Yunani theologia yang berarti pembicaraan tentang tuhan-tuhan atau Tuhan, khususnya secara legendaris dan filosofis. Pada dasarnya teologi adalah usaha sadar dari orang Kristen untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam sejarah, menyerap pengetahuan tentangnya dengan menggunakan metode keilmuan dan untuk merefleksi tuntutan dalam tindakan.
Istilah pembebasan, muncul sebagai istilah khas Amerika Latin pada Dokumen Medellin (hasil dari Consejo Episcopal Latinoamericano/CELAM atau Konferensi Uskup Amerika Latin di Medellin, Kolombia tahun 1968). Istilah tersebut merupakan istilah yang dibakukan sebagai reaksi terhadap istilah pembangunan di Amerika Latin dan negara lainnya.
Pembangunan telah membawa misi sistem ekonomi politik liberal kapitalis. Sistem tersebut mengetengahkan dalil bahwa ekonomi politik akan memeratakan hasilnya kepada semua pihak yang berperan di dalamnya apabila mekanisme pasar dibiarkan berjalan alami. Sistem liberal kapitalis justru menimbulkan jurang yang semakin dalam antara yang miskin dan yang kaya. Negara miskin semakin tergantung pada negara kaya, dalam hal utang dan hubungan dagang internasional. Desa semakin menjadi pinggiran dan tergantung pada kota. Buruh semakin menggantungkan nasibnya pada majikan yang memerasnya.4
Situasi tersebut disadari oleh CELAM sebagai kekerasan yang melembaga sekaligus yang menginjak kaum miskin. Pembangunan bukan hal yang dirindukan rakyat tetapi merupakan istilah kaum penindas dan penguasa untuk membenarkan tindakannya. Rakyat sebenarnya lebih membutuhkan pembebasan daripada pembangunan.
Ide tersebut memicu para teolog Amerika Latin menggali lebih mendalam arti pembebasan. Para teolog yang berusaha memberikan arti secara utuh dan integral terhadap istilah pembebasan antara lain adalah: Gustavo Gutierrez dan Leonardo Boff. Gutierrez dalam bukunya mengartikan pembebasan sebagai pembebasan dari belenggu penindasan ekonomi, sosial, dan politik; pembebasan dari kekerasan yang melembaga yang menghalangi terciptanya manusia baru dan digairahkannya solidaritas antar manusia; pembebasan dari dosa yang memungkinkan manusia masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dan semua manusia. Sedangkan Boff menggagas pembebasan sebagai proses menuju kemerdekaan.
Wujudnya berupa pembebasan dari segala sistem yang menindas ke dalam bentuk pembebasan untuk realisasi pribadi manusia yang memungkinkan manusia untuk menentukan tujuan-tujuan hidup politik, ekonomi dan kulturalnya.5
Namun, teologi ini ditolak oleh para teolog Katholik konservatif. Paus Paul VI menunjuk Kardinal Samore yang menjabat sebagai ketua Pontifical Commission for Latin America dan bertanggung jawab dalam hubungan antara Roman Curia (atau biasa disebut Vatikan adalah organisasi administratif Negara Kepausan yang bertugas menjalankan fungsifungsi Gereja Katholik dan secara umum diasosiasikan dengan pemerintahan internasional dari Gereja Katholik6) dan CELAM untuk menghentikan orientasi teologi ini karena dianggap sebagai antitesis dari ajaran Gereja Katholik yang resmi. Pada tahun 1972, Kardinal Alfonso López Trujillo dipilih menjadi ketua CELAM dan menandai berkuasanya golongan konservatif di organisasi ini. Meskipun demikian, dalam konferensi CELAM tahun 1979 di Puebla, golongan konservatif mendapatkan perlawanan yang kuat dari golongan klerus progresif yang melahirkan konsep baru dalam berpastoral; "preferiential option for the poor".
Tetapi, dengan terpilihnya John Paul II sebagai paus yang menggantikan Paul VI, golongan konservatif sepenuhnya berkuasa atas Roman Curia dan CELAM. Kardinal Joseph Ratzinger—kini Paus Benedictus XVI—kemudian ditunjuk untuk mengembalikan otoritas Vatikan di negara-negara dunia ke tiga. Melalui Congregation for the Doctrine of the Faith yang dipimpin oleh Ratzinger, Vatikan menyalahkan para pengikut Teologi Pembebasan karena mengadopsi Marxisme and kekerasan (pertama pada tahun 1984 dan ke dua tahun 1986).7
Munculnya Fernando Lugo dalam politik Paraguay telah memukul kedaulatan Vatikan sebagai organisasi tertinggi dalam Gereja Katholik. Sebagai seorang uskup yang bertanggung jawab secara langsung terhadap paus, Fernando Lugo telah melakukan pembangkangan dengan mengadopsi Teologi Pembebasan sebagai spirit pastoralnya, berlawanan dengan teologi yang dianut Vatikan. Selain itu, keinginannya untuk mendapatkan jabatan publik sebagai presiden telah melanggar Hukum Kanonik tentang larangan seorang klerus untuk memiliki jabatan publik.
Lugo telah lama menampakkan perbedaannya dengan Vatikan—setidaknya ketika ia menjabat sebagai uskup San Pedro—dan sekarang hal ini dapat memunculkan friksi antara Paraguay dan Vatikan. Ketika Lugo ingin meninggalkan jabatan pastoralnya untuk mendapatkan jabatan publik, Paus Benedict XVI menolak pengundurandirinya dengan berargumen bahwa dengan menjadi Uskup, orang telah membuat “komitmen seumur hidup”.
Menanggapi hal ini, Lugo kemudian membentuk aliansi politik kaum tengah-kiri—Patriotic Alliance for Change—yang terdiri dari serikat-serikat kiri, orang-orang pribumi, dan para petani miskin.
Ketika Lugo menampakkan antusiasmenya yang luar biasa dalam hal ini, Vatikan mengirim surat kepadanya yang menyatakan bahwa Vatikan terkejut ketika banyak partai politik mendukung Lugo dalam pemilihan presiden Paraguay mendatang. Ditambahkan pula bahwa, penerimaann terhadap tawaran pencalonan presiden itu dengan jelas melanggar tanggung jawabnya sebagai seorang uskup. Hukum Kanon melarang seorang imam Katholik berpartisipasi dalam dalam partai politik ataupun serikat pekerja dan di dalam nama Yesus Kristus, Lugo diminta untuk merefleksikan sikapnya secara serius.
Lugo kemudian menyatakan bahwa Paus dapat menerima keputusannya atau menghukumnya. Dia menyatakan bahwa sepenuhnya telah berada dalam dunia politik. Menanggapi sikap Lugo ini, Vatikan kemudian menghukum Lugo dengan mencabut hak-hak ‘keilahian’nya sehingga dia tidak dapat lagi menyelenggarakan Ekaristi atau fungsi-fungsi kepastoran lain seperti menerimakan sakramen suci. Hal ini masih dapat membuat Lugo tetap berada dalam proses pemilihan presiden, tetapi kemenangannya sekarang menghadirkan dilema dalam diri Vatikan apakah akan tetap mempertahankan status Lugo sebagai seorang pastor atau mengubahnya menjadi orang awam. Hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Paus.8
Berbagai tindakan ini merupakan sekuritisasi9 politik Vatikan terhadap Fernando Lugo. Vatikan memandang Lugo sebagai sebuah ancaman eksistensial bagi kehidupan beriman umat Katholik di dunia dan juga bagi kedaulatan Vatikan terhadap Gereja Katholik Paraguay. Membiarkan Lugo bersikukuh dalam politik praktisnya, berarti akan menggoyahkan teologi yang selama ini dianut oleh seluruh umat Katholik di dunia dan tentu saja, Vatikan sebagai satu-satunya organisasi yang berdaulat atas seluruh umat Katholik di dunia ini dipertanyakan legitimasinya. Selain itu, dengan membiarkan seorang pastor memegang jabatan publik, Vatikan dengan sendirinya akan mencederai Kitab Hukum Kanonik yang menjadi hukum resmi Gereja.
1 Aijaz Ahmad. Latin America's Electoral Divides. Frontline. Volume 23 - Issue 25 : 16-29 Desember 2006
2 Dioses atau keuskupan adalah terma dalam Gereja Katholik untuk menyebut suatu wilayah yang dipimpin
oleh seorang uskup. Dioses terdiri dari beberapa paroki yang masing-masing dipimpin oleh seorang pastor. Di
Indonsia misalnya, Dioses atau Keuskupan Semarang yang dipimpin oleh Uskup Mgr. Ignatius Suharyo terdiri
dari berbagai paroki yang terbentang dari Temaggung sampai Wonogiri dan dari Semarang sampai Gunung
Kidul.
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lugo
4 Michael C. G. Dunne. Political Change in Latin America: Implications for the Region, US, EU and Asia-Pacific.
2006.
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_Theology
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Curia
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_American_Episcopal_Conference
8http://nacla.org/articles/4619
9 Sekuritisasi adalah sebuah terma dalam ilmu hubungan internasional khususnya dalam studi keamanan.
Terma ini digunakan untuk menggambarkan tindakan identifikasi suatu isu sebagai suatu ancaman bagi
kepentingan aktor sekuritisasi.
